Pemerintahan Desa Bondansari: Pemerintahan Desa Bondansari: sekapur sirih

Dengan terbitnya webblog ini diharapkan kepada warga Desa Bondansari yang berada di luar Kota, daerah dan Pulau akan tahu perkembangan desanya sehinga mendatang dapat memberikan sumbang saran dan dana demi untuk membangun Desa Bondansari yang lebih maju, profesional dan terkendali

Profil Desa Bondansari

Pemerintahan Desa Bondansari
Pemerintahan Desa Bondansari: sekapur sirih
sekapur sirih
(tanpa judul)
(tanpa judul)
Peluang berinvestasi

Minggu, 24 Oktober 2010

Pemerintahan Desa Bondansari: sekapur sirih

BPD

Diposting oleh Pemerintahan Desa Bondansari di 21.43

Kirimkan Ini lewat Email BlogThis!Bagikan ke X Berbagi ke Facebook Bagikan ke Pinterest

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda

Langganan: Posting Komentar (Atom)

Mengenai Saya

Pemerintahan Desa Bondansari: Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia

Lihat profil lengkapku

Perkembangan Desa Bondansari

Selamat Datang

warga masyarakat

situs Pekalongan

Arena sharing

Menengok dari dekat Desa Bondansari

diruang ini anda diberikan kehormatan untuk memberikan saran

Arah Kebijakan

Perda Kab. Pekalongan
PP No. 72 tahun 2005
RPJMDesDesa Bondansari
UU 32 Tahun 2004

Jadwal Kegiatan

▼ 2010 (4)
- ► 10/17 - 10/24 (3)
- ▼ 10/24 - 10/31 (1)
  - Pemerintahan Desa Bondansari: sekapur sirih

► 2016 (2)
- ► 04/17 - 04/24 (2)

RPJMDesa Tahun 2013 - 2019

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

KECAMATAN WIRADESA

DESA BONDANSARI

PERATURAN DESA BONDANSARI

KECAMATAN WIRADESA

KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR : 1 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

DESA (RPJMDes) TAHUN 2013 - 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BONDANSARI ,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;

b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya harus sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa baik bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya, maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);

c. bahwa RPJMDes tersebut merupakan rencana strategis Pembangunan Tahun 2013-2018 yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Porgram dan Kegiatan Desa yang wajib ditetapkan dengan Peraturan Desa;

d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa Bondansari tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2013-2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32. Tahun 1950, tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);

10. Peraturan Bupati Kabupaten Pekalongan Nomor ....... Tahun .............. tentang Pengaturan Kewenangan Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BONDANSARI

dan

KEPALA DESA BONDANSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA BONDANSARI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) TAHUN 2011-2015

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat

2. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pekalongan

4. Bupati adalah Bupati Pekalongan

5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa meliputi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa.

11. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa baik yang bersifat pengaturan maupun penetapan.

12. Keputusan BPD adalah semua Keputusan BPD yang ditetapkan oleh BPD.

13. RPJMDes adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 5 (lima ) tahun.

14. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/ Kota.

17. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.

18. Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJMDes

Pasal 2

(1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Seling Tahun 2011-2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : PROFIL DESA

BAB III : PROSES TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMDes

BAB IV : VISI, MISI, PROGRAM & KEGIATAN INDIKATIF

BAB V : RUMUSAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

BAB VI : PENUTUP

LAMPIRAN

(2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa untuk penyusunan RPJMDes dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2011-2015 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan pembangunan lima tahun.

Pasal 4

Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa dan merupakan penjabaran kegiatan dari RPJMDes. yang selanjutnya disusun dalam APB Desa.

Pasal 5

RKP Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa )

Pasal 6

Pelaksanaan pembangunan dapat mengalami perubahan dari RPJMDes karena terjadi bencana alam dan atau keadaan darurat lainnya.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai tehnis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Desa

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di BONDANSARI

Pada Tanggal 11 November 2013

KEPALA DESA BONDANSARI ,

WAS’UT

sharing untuk Lembaga

Anggota

Postingan

Atom

Postingan

Komentar

Atom

Komentar

mendaftar

Postingan

Atom

Postingan

Komentar

Atom

Komentar

Sekretariat Desa Bondansari. Tema Tanda Air. Diberdayakan oleh Blogger.